Tanggamus (Medinas_News) — Ketika 48 siswa SDN 3 Kedaloman, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, diduga mengalami keracunan makanan, Sekretaris Daerah (Sekda) Tanggamus, Ir. Suaidi, M.M., akhirnya mengeluarkan imbauan agar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dikonsumsi sebelum pukul 12.00 WIB. Imbauan itu sekilas terdengar sebagai langkah antisipasi. Namun, di tengah sorotan publik terhadap persoalan MBG, muncul pertanyaan kritis: mengapa imbauan seperti ini baru disampaikan setelah dugaan keracunan menimpa puluhan siswa?
Publik tentu masih mengingat polemik MBG di Tanggamus beberapa waktu lalu, ketika keluhan mengenai kualitas menu, termasuk roti yang diduga berjamur, menjadi sorotan. Saat itu, pernyataan Suaidi yang dikutip dengan kalimat, “Berita-beritain aja!”, menuai kritik dan memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan pengawasan pemerintah daerah.
Kini, ketika 48 siswa diduga mengalami keracunan, imbauan mengenai batas waktu konsumsi makanan kembali disampaikan. Situasi ini memunculkan kesan bahwa respons pemerintah baru menguat setelah persoalan telanjur menjadi perhatian publik.
Bak Pahlawan Kesiangan!
Istilah pahlawan kesiangan memang terdengar keras. Namun, istilah itu menjadi gambaran kritik ketika langkah yang seharusnya bersifat antisipatif justru tampak menonjol setelah persoalan mencuat.
Dalam program yang menyangkut kesehatan anak-anak, pengawasan semestinya dilakukan sejak makanan disiapkan, dikemas, disimpan, hingga tiba di sekolah. Bukan hanya mengimbau siswa agar segera makan, tetapi juga memastikan makanan yang mereka terima memang aman dan layak dikonsumsi.
Sebab, makanan yang dikonsumsi sebelum pukul 12.00 WIB sekalipun belum tentu aman apabila proses pengolahan dan penyimpanannya tidak memenuhi ketentuan. Sebaliknya, penentuan batas waktu konsumsi harus didasarkan pada kondisi makanan serta standar keamanan pangan yang berlaku, bukan sekadar menjadi imbauan administratif.
Jangan Berhenti pada Imbauan!
Sebagai Sekda sekaligus Ketua Satgas MBG Tanggamus, Suaidi memiliki posisi strategis untuk mendorong koordinasi lintas instansi. Karena itu, masyarakat berhak berharap lebih dari sekadar imbauan.
Dugaan keracunan terhadap puluhan siswa harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan penyebab kejadian, penanganan kesehatan para siswa, evaluasi dapur penyedia, serta pemeriksaan makanan sesuai prosedur oleh instansi berwenang.
Jika ditemukan persoalan pada proses pengolahan, penyimpanan, atau distribusi, masalah tersebut harus ditangani secara konkret. Apabila terdapat indikasi pelanggaran, tindak lanjut juga perlu dilakukan sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah memang tidak memegang seluruh kewenangan dalam program MBG. Namun, keterbatasan kewenangan bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Koordinasi, pengawasan sesuai tugas, penyampaian temuan, dan desakan evaluasi terhadap pihak terkait tetap diperlukan.
Keselamatan Anak Jangan Menunggu Viral
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya bertujuan membantu pemenuhan gizi anak-anak. Karena itu, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, melainkan juga dari kualitas, kelayakan, dan keamanan makanan yang diterima siswa.
Ketika muncul dugaan keracunan, yang dibutuhkan masyarakat adalah kejelasan, keterbukaan, dan langkah nyata. Bukan saling melempar tanggung jawab, apalagi membiarkan pertanyaan mengenai keamanan makanan tanpa jawaban.
Publik juga tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa dugaan keracunan disebabkan oleh keterlambatan konsumsi. Penyebab kejadian harus dipastikan melalui pemeriksaan yang kompeten agar langkah pencegahan benar-benar tepat sasaran.
Pada akhirnya, kritik terhadap Sekda bukan semata-mata soal imbauan makan sebelum tengah hari. Persoalan yang lebih besar adalah apakah pengawasan sudah berjalan sebelum kejadian, apakah keluhan sebelumnya telah ditindaklanjuti, dan apakah pemerintah benar-benar memastikan keselamatan anak-anak menjadi prioritas.
Jangan sampai baru tampil memberikan imbauan setelah masalah membesar, lalu dianggap telah menyelesaikan persoalan. Dalam urusan keselamatan anak, pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan sebelum kejadian, bukan sekadar hadir setelah publik bersuara.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan pejabat yang pandai mengimbau. Masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang sigap mencegah, berani mengevaluasi, dan memastikan setiap porsi makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman.
Jurnalis: (Erwin).