Tanggamus (Medinas_Nees) — Isu terkait dugaan adanya sosok berinisial JM yang disebut-sebut memiliki pengaruh dalam pengendalian sejumlah proyek di Kabupaten Tanggamus terus menjadi perhatian publik. Di tengah menguatnya sorotan terhadap tata kelola proyek pemerintah daerah, berbagai kalangan mulai angkat bicara dan meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti secara serius.
Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Tanggamus (FK-IMT), Muhammad Ali, menilai isu yang berkembang tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Isu terkait adanya sosok JM yang diduga kuat sebagai operator pengendali sejumlah proyek di Kabupaten Tanggamus adalah ironi di tengah semangat pembangunan dengan jargon Jalan Lurus yang dibawa oleh Bupati Tanggamus,” tegas Muhammad Ali, S.H., M.H.
Menurutnya, keberadaan sosok JM harus dibuka secara terang kepada publik agar tidak menjadi bola liar yang terus berkembang dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Sosok JM ini harus diungkap ke publik. Jangan sampai keberadaannya akan menimbulkan sentimen negatif kepada Bupati,” ujarnya.
Sebagai praktisi hukum, Muhammad Ali juga menyoroti potensi persoalan hukum yang dapat muncul apabila isu tersebut tidak segera ditindaklanjuti secara serius oleh pihak terkait.
“Selain itu, sebagai praktisi hukum saya melihat potensi pelanggaran hukum yang akan ditimbulkan apabila langkah JM ini tidak dihentikan. Dan selain itu tindakan itu juga syarat akan konflik kepentingan serta pelanggaran prinsip pengadaan barang/jasa,” katanya.
Ia menegaskan, dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur secara jelas mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, serta larangan adanya intervensi pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi dalam proses pengambilan keputusan.
Karena itu, FK-IMT meminta Bupati Tanggamus segera mengambil langkah konkret agar isu tersebut tidak terus berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Saya menyarankan kepada Bupati Tanggamus berdasarkan kewenangan yang melekat kepadanya untuk mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti isu yang secara politis sangat merugikan beliau. Jangan sampai publik menilai bahwa Bupati Tanggamus lemah dan tidak tegas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan politik di Tanggamus sehingga menggerus kepercayaan publik,” pungkasnya. Minggu (10/05/2026).
Jurnalis : (Erwin).